Top Ad unit 728 × 90

Breaking News

recent

Berantas Hoax, Berantas Pemikiran Yang Merusak


Oleh: Ummu Naflah*
Tebar Suara | Setelah Ahok menjadi perhatian publik beberapa bulan ini. Kini publik sedang diramaikan dengan hoax yang membuat resah. Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax pun dideklarasikan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya berita hoax. Walaupun belum terbukti efektif untuk memberantas berita hoax yang beredar.

Maraknya berita hoax juga ditanggapi serius oleh pemerintah. Presiden Jokowi sampai mengumpulkan jajaran kabinetnya untuk rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden membahas upaya yang akan dilakukan pemerintah terkait media yang menebar berita hoax ini.

Presiden memerintahkan jajaran kabinetnya untuk lebih keras dan tegas menindak situs dan akun media sosial penyebar kebohongan ini. Efeknya pemblokiran beberapa media online tanpa investigasi dan klarifikasi terlebih dahulu. Pemblokiran yang jelas merugikan media online dan tentu saja umat Islam karena seluruh situs yang diblokir adalah media Islam. Padahal lewat media Islam inilah umat memperoleh berita yang akurat, sesuai fakta dan berimbang. Di tengah-tengah media sekular yang sering kali memojokkan Islam dan mengkambing-hitamkan umat Islam.

Langkah pemerintah untuk memberantas situs dan akun media sosial yang menebar berita hoax adalah langkah yang memang harus dilakukan pemerintah untuk memproteksi rakyatnya. Karena selain meresahkan, berita kebohongan jelas merugikan berbagai pihak yang menjadi objek dari berita hoax tersebut. Untuk itu, perlu langkah yang tepat dan benar sebagai solusi berita hoax.

Menanggapi hal ini, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berencana membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya.

Kebijakan tersebut dianggap tidak tepat untuk memberantas isu liar di dunia maya. Hal ini dikritisi oleh pengamat multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital, terutama transaksi keuangan.

“Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BSN (Badan Siber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BSN. BSN harus mendapat tugas menyukseskan revolusi ekonomi digital, seperti perlindungan terhadap e-commerce, e-government, serta inklusi keuangan digital. Janganlah BSN disuruh mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet,” kata Heru. (Detik.com, 6/1 ).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas tentang penyebaran informasi yang berkembang di masyarakat. Regulasi ini juga harus diimbangi dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan publik untuk bermedia/literasi media yaitu memahami untuk kepentingan apa saja media dapat digunakan. Fungsi media untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan peduli harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terlebih praktisi media (jurnalis maupun pemilik media). Bila ada pelanggaran dari ketentuan regulasi yang ada, maka sanksi akan diberlakukan untuk semua pelanggar baik pengguna media sosial maupun praktisi media profesional.

Gerakan berantas hoax saat ini semestinya dibarengi peran besar pemerintah menjelaskan mana yang benar dan yang salah, selain kemampuan teknis menyeleksi informasi yang layak disebarluaskan dan tidak. Faktanya masyarakat kapitalisme justru tidak memiliki standar benar dan salah. Pemikiran yang merusak justru disebarluaskan secara sistemik melalui beragam mekanisme (kebijakan, pendidikan, sejarah dan media resmi pemerintah). Akibatnya banyak ambiguitas dalam menilai mana informasi yangg layak sebar atau sebaliknya.

Media sekular sebagai pilar keempat demokrasi menjadi alat untuk menyebarkan dan mengokohkan pemikiran-pemikiran yang merusak yang berasal dari sistem kapitalisme yang memang sudah rusak dari lahirnya di tengah masyarakat. Pemikiran merusak inilah yang sejatinya hoax yang paling berbahaya bagi umat yang dibiarkan beredar bebas lewat media. Hoax inilah yang harus segera diberantas dan dimusnahkan.

Hoax tak akan beredar bebas jika sistem Islam berlaku di negeri ini. Media massa dalam Islam memiliki fungsi yang strategis bagi negara dan kepentingan dakwah Islam yaitu melayani ideologi Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islami yang kokoh.

Sedangkan di luar negeri berfungsi untuk menyebarkan Islam, baik dalam suasana damai maupun perang, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus untuk membongkar kebrobokan ideologi kufur buatan manusia.

Rakyat sebagai individu berhak menyampaikan sesuatu kepada publik melalui media yang ada. Hak ini diakui syariah berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkan atau mensunnahkan menyampaikan sesuatu secara terbuka dan terang-terangan. Namun hak ini diatur dengan sejumlah kewajiban dan syarat tertentu. Khalifah sebagai kepala negara dengan bantuan Departemen Penerangan akan mengatur dan mengawasi media sesuai perundangan yang ditetapkan oleh Khalifah.

Sebagai contoh orang yang mau menerbitkan majalah, koran, tabloid, atau mendirikan stasiun TV dan radio, juga membuat media online misalnya, memang tidak disyaratkan meminta izin dari Khalifah selaku kepala negara karena izin sudah diperoleh secara langsung dari syariah. Dia hanya diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada institusi negara yang terkait yaitu Departemen Penerangan. Pemberitahuan ini hanya berupa sejumlah penjelasan yaitu tentang: (1) jenis media massa, alamatnya, dan bahasa yang akan digunakan; (2) nama pemilik media, kewarganegaraan, dan alamatnya; (3) nama pemimpin redaksi, kewarganegaraan dan alamat. Pemilik media dan pemimpin redaksi ini haruslah warga negara Khilafah. Sebab, kewarganegaraan itulah yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak menerbitkan media massa.

Jika kemudian hak ini disalahgunakan untuk menyebarkan ide batil dan pemikiran-pemikiran yang merusak seperti nasionalisme dan demokrasi, maka yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi media adalah pemimpin redaksi dan wartawan atau penulis artikelnya secara langsung. Jadi, wartawan kedudukannya sama dengan warga negara lain. Kalau memang bersalah ia harus diadili dan dihukum. Tidak diistimewakan atau mempunyai privilege tertentu yang membuatnya berbeda dengan warga negara biasa. Ini tentu sangat berbeda dengan wartawan Barat, yang sering tidak mau bertanggungjawab dengan dalih “kebebasan pers” atau merasa kebal hukum karena media massa sudah dianggap pilar keempat dalam sistem demokrasi.

Namun, andaikata pemimpin redaksi atau wartawan suatu media diadili dan dipenjara, tak berarti medianya otomatis dibekukan atau dihentikan. Sebab, media hanya dapat dibekukan atau dihentikan dalam satu keadaan, yaitu jika pemilik media bukan lagi warga negara Khilafah. Pihak yang berhak memberi peringatan, membekukan, atau menghentikan operasional suatu media pun bukanlah pihak penguasa yaitu Khalifah, melainkan peradilan saja.

Kantor berita asing (seperti Reuter dan AFP) atau perwakilan media asing (seperti perwakilan CNN dan BBC) harus mendapat izin dari Departemen Dalam Negeri. Departemen ini juga yang berhak membekukan atau mencabut izin suatu kantor berita atau perwakilan media asing. Produk cetak/online dari luar negeri yang masuk lewat jalur perdagangan seperti majalah atau koran, harus mendapat izin Qadhi Hisbah.

Media massa dalam Khilafah pun tidak hanya menayangkan dan mengedarkan berita seputar dunia Islam saja. Seni peran, perfilman, dan musik juga diatur dan diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Sedang tindak pidana yang dilakukan oleh media massa juga mendapat sanksi tegas dari negara. Semua tindak pidana media massa ini masuk kategori ta’zîr, yakni hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah, kecuali menuduh berzina yang termasuk dalam kategori hudud. Beberapa contoh tindak pidana itu adalah melakukan provokasi, penghinaan, memfitnah dan menuduh berzina, menyebarkan gambar porno atau gambar aktivitas seksual dan menyebarkan berita hoax.

Siapa saja yang di media memprovokasi publik agar tidak taat kepada Khalifah, dipenjara maksimal satu tahun ; Siapa saja yang di media menghina tuhan-tuhan atau akidah kaum kafir dzimmi, dipenjara maksimal enam bulan; Siapa saja yang memfitnah di media, misalnya menuduh si Fulan koruptor atau menerima suap, dipenjara maksimal dua tahun, kecuali ada bukti-buktinya (Ghazzal, Ziyad, RUU Media Massa dalam Negara Khilafah, 2003).

Dari gambaran tersebut kita akan dapat membayangkan betapa baiknya suasana dan kehidupan media massa yang ditata dengan syariah di negara Khilafah nantinya. Media massa akan menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas keislaman masyarakat dan melindungi rakyat dari pemikiran-pemikiran kufur yang merusak, tanpa melarang unsur hiburan yang sehat dan syar’i. Media yang drindukan oleh para profesional media massa dan tentunya umat ini hanya dapat kita jumpai jika pemerintah menerapkan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah minhajin nubuwwah. Wa ma tawfiq illa bilLah.

*)Penulis merupakan Aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Wilayah Cikupa
Berantas Hoax, Berantas Pemikiran Yang Merusak Reviewed by Redaksi Redaksi 09:23:00 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Tebar Suara © 2016 - 2017
Thema Design JOJOThemes

Contact Form

Name

Email *

Message *

Sertakan Sumber untuk Setiap Kutipan. Powered by Blogger.